Aktivis Lebak Soroti Monopoli Lelang Proyek APBD Lebak

LEBAK, - Unjuk rasa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Lebak kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) mengenai tuntutan adanya monopoli lelang proyek pada APBD Lebak turut disoroti aktivis Lebak.

Rizwan, aktivis Lebak apresiasi kawan-kawan PMII, terlebih soal tuntutan adanya dugaan monopoli lelang Proyek APBD yang menurutnya hanya dinikmati segelintir orang. 

Baca juga: Proses Hukum Harus Berjalan Meski Pemintaan Maaf Hotman Paris Sebagai Cerminan Gentleman Lawyer

Unjuk rasa kawan-kawan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Lebak kemarin sangat diapresiasi, terlebih soal tuntutan adanya dugaan monopoli lelang Proyek APBD yang dinikmati hanya segelintir orang. 

"Bagaimana Lebak bisa maju, jika semua sektor dikuasai oleh Keluarga. Proyek-proyek besar di Kabupaten Lebak tidak terlepas dari peran keluarga Jayabaya, kita bisa lihat Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) Kabupaten Lebak, ketuanya yaitu anak dari Mulyadi Jayabaya." ujar pria yang akrab disapa Rizwan Comrade, Sabtu 20 Mei 2023.

Baca juga: Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa Deklarasikan Cinta Tanah Air

Menurutnya, proyek di Lebak seperti makan malam bisnis kroninya. Dikuasai dan tak tersentuh oleh hukum.

"Selama puluhan tahun monopoli proyek APBD di Lebak tidak tersentuh oleh Aparat Penegak Hukum (APH) bahkan oleh KPK. Padahal dibeberapa kondisi proyek dibangun asal-asalan, " ungkapnya.

Baca juga: BLT BBM Mulai di Salurkan di Malingping, Apakah Anda Dapat, ini Cara Cek Nya

Rizwan pun meminta hal ini perlu perhatian lebih dari para mahasiswa, dirinya pun siap mendorong agar aksi demonstrasi dilanjutkan bahkan sampai ke Gedung KPK di Jakarta.

Pihak PMII sebelumnya mengkaji indikasi KKN pada lelang proyek, sehingga menuntut APH untuk mengaudit LPSE dan Gapensi Kabupaten Lebak yang diduga telah mengatur para pemenang lelang.

Baca juga: Jelang Pilkades Serentak di Lebak, LP KPK Pinta Masyarakat Jangan Mudah Terprovokasi

Sampai berita ini diterbitkan, LPSE maupun Gapensi Kabupaten Lebak belum dapat dikonfirmasi mengenai tudingan tersebut.***